Dua Tahun Berjalan: Menagih Kehadiran Negara di Dapur dan Ruang Hidup Rakyat
Oleh: Haniffudin Chaniago, S.E.
(Ketua Umum Pengurus Pusat Pemuda Hidayatullah)
Tepat dua tahun lalu, bangsa Indonesia menandai babak baru kepemimpinan nasional di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Momentum dua tahun pemerintahan bukanlah sekadar jeda kalender politik, melainkan cermin kebangsaan untuk melihat sejauh mana janji-janji kesejahteraan telah membumi dan dirasakan langsung oleh masyarakat bawah.
Tepat pada hari ini, 20 Oktober 2026, gelombang suara dari berbagai elemen mahasiswa dan masyarakat sipil kembali terdengar di ruang publik. Suara yang lahir dari jalanan tidak boleh dipandang sebagai ancaman atau bentuk permusuhan, melainkan sebagai bentuk kepedulian yang jernih sebuah alarm moral agar kemudi pemerintahan tidak melenceng dari cita-cita luhur konstitusi melayani dan melindungi seluruh rakyat Indonesia.
Sebagai gerakan kepemudaan Islam, Pemuda Hidayatullah memandang bahwa refleksi dua tahun pemerintahan ini harus ditarik pada isu yang paling mendasar dan riil, yakni keberadaan negara di dua ranah paling vital: dapur rakyat dan ruang hidup rakyat.
Menjaga Sembako dan Biaya Hidup: Kehadiran Negara di Dapur Rakyat
Dapur adalah benteng pertahanan pertama sebuah keluarga. Ketika harga-harga kebutuhan pokok terus melonjak dan biaya hidup kian mencekik, duka itu pertama kali dirasakan di meja makan keluarga Indonesia.
Di tengah dorongan pertumbuhan ekonomi nasional, pemerintah tidak boleh kehilangan fokus pada stabilitas ekonomi mikro. Kenaikan biaya pelayanan publik, mulai dari penyesuaian tarif pendidikan hingga layanan kesehatan, telah menambah beban masyarakat berpenghasilan rendah dan menengah. Aspirasi pemuda dan mahasiswa hari ini menegaskan satu hal penting pembangunan tidak boleh mengorbankan daya beli dan keterjangkauan akses dasar masyarakat.
Kami mendorong pemerintah untuk melakukan pembenahan tata kelola ekonomi yang lebih berkeadilan. Pemulihan kepercayaan pasar dan pertumbuhan angka statistik harus berjalan beriringan dengan jaminan ketersediaan pangan murah, pendidikan yang terjangkau, serta pelayanan kesehatan yang merata di seluruh pelosok Nusantara. Negara harus hadir memastikan tidak ada satu pun dapur warga yang berhenti mengepul akibat ketidakmampuan mengatasi beban ekonomi.
Menyelamatkan Lingkungan: Keadilan Ekologis di Ruang Hidup
Selain kebutuhan di dapur, rakyat membutuhkan ruang hidup yang aman, sehat, dan berkelanjutan. Bencana ekologis yang terus berulang di berbagai daerah mulai dari Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) hingga banjir bandang merupakan sinyal tegas bahwa hubungan manusia dengan alam sedang mengalami krisis yang serius.
Tuntutan massa aksi agar pemerintah menetapkan Karhutla dan bencana banjir berulang di daerah-daerah terdampak sebagai Bencana Nasional adalah jeritan nyata dari tapak-tapak wilayah yang kehilangan daya dukung lingkungannya. Penanganan bencana tidak bisa lagi menggunakan pendekatan pemadam kebakaran (reactive), melainkan memerlukan keberanian politik untuk mengevaluasi dan mencabut izin korporasi yang terbukti merusak alam.
Pemuda Hidayatullah meyakini bahwa menjaga ruang hidup adalah bagian integral dari amanah keimanan (khalifah fil ardh). Negara wajib hadir sebagai pelindung lingkungan, bukan sekadar fasilitator bagi eksploitasi sumber daya alam yang melampaui batas.
Merawat Demokrasi dan Menjaga Benteng Integritas
Kesejahteraan material di dapur dan kelestarian di ruang hidup hanya dapat terwujud apabila tata kelola negara dijalankan di atas prinsip keadilan dan hukum yang bersih.
Sangat disayangkan apabila dalam proses penyampaian aspirasi, kita masih menyaksikan kekhawatiran terhadap pembatasan kebebasan berpendapat atau potensi tindakan represif. Sikap kritis pemuda dan masyarakat sipil adalah aset kebangsaan yang berharga untuk menjaga checks and balances. Menghentikan segala bentuk represivitas dan menjamin ruang berekspresi yang aman adalah syarat mutlak bagi lahirnya demokrasi yang sehat dan beradab.
Di saat yang sama, komitmen pemberantasan Praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) harus kembali ditancapkan secara kokoh. Praktik KKN adalah benalu yang menggerogoti anggaran publik yang seharusnya bermuara pada kesejahteraan rakyat. Pengusutan tuntas dan tindakan tegas terhadap KKN di seluruh tingkatan birokrasi adalah kunci utama untuk mengembalikan integritas serta kepercayaan publik kepada penyelenggara negara.
Penutup: Mendorong Dialog dan Keteladanan Kepemimpinan
Peringatan dua tahun kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Rakabuming Raka ini harus dijadikan momentum emas untuk merangkul kembali seluruh elemen bangsa. Catatan kritis dari mahasiswa, buruh, petani, dan pemuda bukanlah bentuk penolakan, melainkan ajakan untuk berbenah bersama.
Sebagai pemuda, kami tidak hanya menagih janji, tetapi juga siap memberikan kontribusi nyata dalam pembangunan karakter bangsa, edukasi masyarakat, dan penguatan ekonomi berbasis kerakyatan. Namun, kontribusi masyarakat akan berjalan optimal apabila pemerintah menunjukkan keberpihakan yang nyata pada nasib rakyat kecil.
Mari kita jadikan dua tahun ini sebagai titik balik untuk memperkuat kompas moral kebangsaan: menghadirkan negara yang sungguh-sungguh terasa keberadaannya di dapur yang tercukupi, di ruang hidup yang lestari, dan di dalam demokrasi yang aman serta bermartabat.
Al-ḥaqqu mir-rabbika falā takūnanna minal-mumtarīn.
