Duduk Perkara "Jihad" JK: Antara Retorika Perdamaian dan Jebakan Operasi Politik

Rizky Senin, April 20, 2026 0

Ramainya tudingan penistaan agama yang dialamatkan ke Jusuf Kalla (JK) belakangan ini sebenarnya adalah potret buruk bagaimana sebuah pernyataan dipreteli habis-habisan dari konteks sejarahnya. Kalau kita mau bicara jujur tanpa bumbu kebencian, JK saat itu sedang melakukan bedah anatomi atas konflik Ambon dan Poso yang pernah ia tangani. Sayangnya, banyak orang lebih suka menelan potongan video ketimbang memahami substansi peristiwa yang sedang dibicarakan.

Dalam ceramahnya, JK sedang memotret realitas sosiologis di lapangan. Penggunaan diksi "Jihad" yang ditujukan baik kepada kelompok Muslim maupun Kristen sebenarnya adalah upaya penyetaraan nilai perjuangan. Kita tahu, dalam Islam, Jihad adalah bentuk perjuangan yang paling mulia. JK ingin menekankan bahwa dalam situasi perang yang berdarah-darah itu, kedua belah pihak terlepas dari apa pun agamanya merasa sedang berjuang atas nama Tuhan. Tentu, kita paham betul prinsip dasar kekristenan adalah ajaran "Kasih", tapi dalam konteks benturan fisik di masa itu, JK melihat ada militansi yang setara di kedua pihak. Mereka sama-sama merasa punya sandaran ketuhanan dalam berjuang. Jadi, alih-alih menistakan, JK sebenarnya sedang memberikan penghormatan pada kedalaman keyakinan para aktor yang terlibat dalam konflik tersebut.

Namun, kalau kita jeli melihat timing-nya, aroma politik dalam kasus ini terlalu menyengat untuk diabaikan. Sulit untuk melihat ini sebagai murni ketersinggungan iman kalau kita hubungkan dengan rentetan peristiwa sebelumnya. Isu ini mendadak "digoreng" panas tepat setelah JK mengeluarkan pernyataan yang cukup menohok, yakni meminta Presiden Jokowi memperlihatkan ijazah aslinya ke publik. Di sinilah letak persoalannya. Muncul dugaan kuat bahwa narasi penistaan agama ini hanyalah "peluru kendali" yang dirancang oleh kelompok yang sering disebut Geng Solo untuk membungkam kritik JK. Isu agama sengaja digulirkan sebagai alat penggiringan opini publik demi menutupi isu ijazah yang diungkit JK.

Kecurigaan bahwa ini adalah operasi politik yang terukur semakin tak terbantahkan jika kita bedah siapa sebenarnya para pelapornya. Nama-nama yang muncul di barisan depan ternyata punya benang merah yang sangat tebal dengan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) partai yang semua orang tahu adalah "benteng" utama loyalis Jokowi. Jadi, pertanyaannya sederhana: apakah ini benar-benar soal pembelaan terhadap agama, atau sekadar orkestrasi politik yang dibalut dengan pasal-pasal hukum?

Pada akhirnya, publik harus cerdas melihat bahwa JK sedang dihantam bukan karena ucapannya soal Ambon dan Poso belakangan ini, melainkan karena ia berani menyentuh titik sensitif kelompok elit berpengaruh. Menelan mentah-mentah isu penistaan ini tanpa melihat motif politik di belakangnya hanya akan membuat kita terjebak dalam orkestrasi opini yang sudah diatur sedemikian rupa.[Mufaddal ]