Ide di Arena Rakernas; Sudah Saatnya Hidayatullah Membentuk Partai Politik
Selama lebih dari setengah abad, Hidayatullah telah mengukuhkan diri sebagai salah satu pilar kekuatan sipil Islam di Indonesia. Sejak didirikan oleh KH Abdullah Said pada tahun 1973, Hidayatullah konsisten bergerak di jalur dakwah, pendidikan dan pemberdayaan ekonomi. Namun, melihat dinamika politik nasional yang kian kompleks, muncul sebuah wacana reflektif: apakah sudah saatnya Hidayatullah melangkah lebih jauh dengan membentuk partai politik sendiri?
Modal sosial menjadi salah satu alasan utama mengapa wacana ini relevan. Hingga saat ini, Hidayatullah memiliki jaringan pesantren yang tersebar di ratusan titik dari Sabang sampai Merauke. Jaringan ini bukan sekadar lembaga pendidikan, melainkan basis massa yang terdidik dan memiliki loyalitas tinggi terhadap sistem Imamah-Jamaah.
Selama ini, potensi politik yang besar ini sekadar menjadi pendukung dalam kontestasi pemilu. Dengan membentuk partai politik, Hidayatullah tidak lagi menjadi objek mobilisasi suara, tetapi menjadi subjek yang menentukan arah kebijakan secara langsung di Pemerintahan.
Dari "Politik Silaturahim" ke Politik Kebijakan
Selama ini, falsafah politik Hidayatullah adalah Politik Silaturahim. Pemimpin Umum Hidayatullah, KH Abdurrahman Muhammad, menekankan pentingnya menjaga hubungan baik dengan semua pihak demi kepentingan dakwah. Namun, politik silaturahim memiliki keterbatasan dalam eksekusi kebijakan publik.
Ide membentuk partai politik akan memungkinkan nilai-nilai perjuangan Hidayatullah—seperti keadilan sosial, pemberdayaan masyarakat, dan nilai-nilai Islam—diformulasikan dalam bentuk kebijakan di Pemerintah. Partai politik adalah instrumen formal dalam demokrasi yang memiliki legitimasi untuk melakukan perubahan struktural.
Indonesia saat ini tengah menghadapi tantangan besar terkait politik uang dan pragmatisme yang akut. Hidayatullah, dengan rekam jejaknya yang baik dan fokus pada pembangunan karakter, memiliki peluang untuk menawarkan model "Partai Dakwah" yang lebih otentik.
Tentu saja, langkah membentuk partai politik bukanlah keputusan sederhana. Ada risiko besar terkait pembelahan fokus dakwah dan potensi gesekan internal. Namun, jika tujuannya adalah untuk melakukan Ishlah bangsa secara menyeluruh, maka jalur politik formal adalah konsekuensi logis dari sebuah gerakan yang ingin mewujudkan peradaban Islam.
Sudah saatnya Hidayatullah mempertimbangkan ijtihad politik ini. Bukan demi kekuasaan semata, melainkan sebagai ikhtiar untuk memastikan suara umat yang Hidayatullah bina selama ini, memiliki gaung yang lebih keras di kursi kekuasaan [Kadep. Polhukam PP Pemuda Hidayatullah, diolah dari berbagai sumber]
