Pemuda Hidayatullah Mendesak Presiden: Stop Akomodasi Politik! Ambyarnya Asta Cita Dimulai dari Salah Pilih Pejabat Negara
Namun, kapal besar bernama Indonesia ini tidak akan pernah sampai ke tujuan jika nakhoda dan para perwira di dalamnya dipilih bukan karena keahlian navigasinya, melainkan karena kedekatannya dengan pemilik kapal.
Belakangan ini, ruang publik kita dihentak oleh realitas pahit. Penangkapan pejabat di instansi krusial seperti Badan Gizi Nasional serta Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) oleh KPK menjadi tamparan keras bagi kita semua. Bagaimana mungkin lembaga yang baru dibentuk untuk mengurusi masa depan gizi anak-anak kita, serta kementerian yang menjaga gerbang hukum negara, justru menjadi ladang subur praktik rasuah?
Ini adalah alarm darurat yang sangat nyata. Peristiwa ini adalah hulu dari sebuah hilir yang salah: akomodasi politik yang kebablasan.
Kita semua memahami bahwa dalam sistem demokrasi, merangkul berbagai elemen pembantu kemenangan adalah hal yang lumrah. Namun, ketika ruang akomodasi itu menabrak batas-batas profesionalisme, di situlah petaka dimulai. Lembaga negara dan kementerian strategis bukanlah kue tar yang bisa dipotong-potong sebagai hadiah balas budi politik. Menempatkan figur di pos-pos penting hanya berdasarkan statusnya sebagai relawan atau tim sukses, tanpa menguji kompetensi dan rekam jejak moralnya, adalah sebuah perjudian besar yang mengorbankan nasib ratusan juta rakyat.
Jika praktik ini terus dinormalisasi, maka visi mulia Asta Cita perlahan-lahan akan "ambyar" sebelum berkembang. Fondasi pemerintahan yang kuat tidak dibangun di atas fondasi transaksi politik, melainkan di atas pilar-pilar integritas dan kapasitas.
Oleh karena itu, dengan segala rasa hormat dan demi kecintaan kepada bangsa ini, Pemuda Hidayatullah mendesak Presiden untuk mengambil tindakan tegas dan berani. Stop akomodasi politik yang merusak birokrasi!
Presiden harus kembali pada komitmen awal untuk membangun merit system yang sehat. Memilih pembantu presiden baik menteri, wakil menteri, maupun kepala badan harus didasarkan pada tiga syarat mutlak yang tidak boleh ditawar lagi:
1. Kompetensi: Mengerti betul bidang yang dipimpinnya.
2. Kapasitas: Mampu mengeksekusi visi Presiden menjadi program nyata yang dirasakan rakyat.
3. Integritas: Memiliki rekam jejak yang bersih, integritas moral yang kokoh, dan rasa takut kepada Tuhan Yang Maha Esa.
Pemuda hari ini tidak sedang berdiri sebagai penonton yang sinis. Kritik yang kami layangkan adalah bentuk kepedulian yang tulus. Kami tidak ingin visi besar Presiden yang sudah tertata apik di atas kertas, hancur berantakan di lapangan hanya karena salah pilih pejabat negara.
Mari kembalikan jabatan publik kepada mereka yang ahli dan amanah. Sebab, menolak titipan politik yang tidak kompeten adalah langkah pertama untuk menyelamatkan masa depan Indonesia.
Oleh: Hanif Chaniago
Ketua UmumPemuda Hidayatullah
