Darurat Korupsi Badan Gizi dan Imigrasi: Bukti Nyata Bahaya Bagi-Bagi Kursi Tanpa Kompetensi
Visi Asta Cita yang diusung Presiden adalah angin segar bagi masa depan bangsa. Salah satu pilar utamanya sangat menyentuh akar rumput: penguatan sumber daya manusia melalui perbaikan gizi anak-anak, serta penegakan hukum yang tanpa tebang pilih. Sebagai pemuda, kita tentu berada di barisan depan untuk mendukung cita-cita mulia ini. Namun, cita-cita besar tidak akan pernah sampai ke tujuan jika kendaraan yang digunakan keropos di dalam.
Pemberitaan belakangan ini seperti petir di siang bolong. Penangkapan Kepala Badan Gizi Nasional serta Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah sebuah ironi yang mendalam. Badan Gizi Nasional yang dibentuk untuk menyelamatkan masa depan fisik dan intelektual generasi penerus, justru digrogoti oleh keserakahan oknum pimpinannya. Sementara kementerian yang seharusnya menjaga gerbang kedaulatan dan penegakan hukum, justru tersandung kasus rasuah.
Ini bukan sekadar kasus korupsi biasa. Ini adalah alarm darurat, sebuah bukti nyata dari bahaya laten yang sudah lama dikhawatirkan: politik bagi-bagi kursi tanpa kompetensi dan integritas.
Ketika sebuah lembaga negara baru dibentuk, atau posisi strategis kementerian diisi bukan berdasarkan siapa yang mampu dan bersih, melainkan berdasarkan siapa yang berjasa saat pemilu, maka kehancuran tinggal menunggu waktu. Mengakomodasi relawan atau tim sukses dalam lingkaran kekuasaan memang bagian dari realitas politik. Namun, menempatkan mereka di pos-pos krusial yang menyangkut hajat hidup orang banyak tanpa menguji kapasitas dan rekam jejak moralnya adalah kesalahan fatal.
Lembaga negara bukan tempat magang politik, bukan pula kue hadiah yang bisa dipotong-potong untuk membalas budi.
Dampak dari salah urus ini sangat mahal harganya. Rakyat yang seharusnya menerima manfaat dari program gizi gratis harus gigit jari karena anggarannya dikorup. Kepercayaan publik terhadap komitmen penegakan hukum pemerintah pun perlahan luntur. Jika penunjukan pejabat terus-menerus didasarkan pada asas "akomodasi" ketimbang "kompetensi", maka visi Asta Cita yang megah itu hanya akan berakhir menjadi tumpukan dokumen di atas meja kerja Presiden.
Sebagai bagian dari elemen pemuda yang peduli pada masa depan bangsa, Pemuda Hidayatullah memandang situasi ini tidak boleh dibiarkan menjadi hal yang biasa. Kita butuh solusi konkret dan ketegasan dari Kepala Negara.
Sudah saatnya Presiden mengambil jarak dari tekanan politik akomodatif dan kembali pada jalur merit system. Ada tiga syarat mutlak yang tidak boleh ditawar lagi dalam memilih kepala lembaga atau pejabat publik: Kompetensi (paham apa yang dikerjakan), Kapasitas (mampu memimpin dan mengeksekusi kebijakan), dan yang paling utama, Integritas (memiliki rekam jejak yang bersih dari noda moral).
Presiden harus berani membersihkan sisa-sisa parasit politik di lembaga-lembaga negara. Bersihkan Badan Gizi Nasional, benahi Kemenimipas, dan jadikan kasus ini sebagai titik balik untuk merombak total sistem rekrutmen pejabat publik. Pilih para ahli, kaum profesional, dan figur-figur yang memiliki rasa takut kepada Tuhan serta tanggung jawab moral kepada rakyat.
Pemuda hari ini tidak sedang ingin memperlemah pemerintah. Sebaliknya, melalui tulisan kritis ini, kami ingin menjaga agar Presiden tidak terjebak oleh lingkaran pengikut yang hanya mencari keuntungan instan. Menyelamatkan visi Asta Cita berarti berani berkata "tidak" pada titipan politik yang tidak kompeten. Demi Indonesia Emas, integritas harus berada di atas loyalitas kelompok.
Oleh: Hanif Chaniago
Ketua Umum Pemuda Hidayatullah