Ketum Imam: Jangan Belenggu Tradisi Intelektual dan Budaya Kritis Mahasiswa
Imam mengaku tak habis pikir budaya kritis mahasiswa yang merupakan corak khas masyarakat akademik justru disikapi konyol bahkan oleh mereka yang seharusnya mengemban peran kritis tersebut.
"Jangan membelenggu tradisi intelektual dan budaya kritis mahasiswa karena itu memang tugas mereka, maka mempersoalkannya secara konyol dan brutal berarti sama saja menegasikan peran mendasar kampus sebagai mimbar akademik," kata Imam.
Kalaupun ingin menyangkal sikap kritis mahasiswa, maka mestinya disangkal juga secara akademik, dialektik dan argumentasi yang berbasis data.
"Bukan malah menyerang sikap kritis mahasiswa dengan bullying apalagi dengan menyebar fitnah. Itu kekanak kanakan," tukas Imam.
Imam menegaskan, Indonesia telah mengikatkan diri pada Kovenan Hak Sipil dan Politik dengan UU 12/2005. Itu artinya, siapapun warga bangsa baik lembaga, institusi, anggota komunitas akademisi, secara individu atau kolektif, bebas untuk menyampaikan pengetahuan, gagasan, dokumentasi maupun pembuatan materi materi keilmuan berbasis data seperti meme.
"Selama kritik dilakukan berbasis data, faktual dan bertanggung jawab, mestinya disikapi santai saja. Tidak perlu disikapi dengan amarah dan membabi buta," imbuh Imam.
Karena itu, lanjut Imam, Pemuda Hidayatullah mendukung BEM UI dan tradisi kritis yang dibangun berbagai elemen masyarakat. Sejalan dengan itu negara harus memberikan jaminan untuk merawat demokrasi dengan terus menerus mendorong kebebasan akademik.
Seperti diketahui, Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia langsung mendapat panggilan dari pihak rektorat setelah melayangkan kritik kepada Presiden Joko Widodo. Kritik itu disampaikan melalui postingan di media sosial BEM UI bertajuk, "Jokowi: The King of Lip Service", Sabtu (26/6/2021).
Sehari berselang, surat pemanggilan pun keluar. Dalam postingan tersebut, BEM UI mengkritik Presiden Joko Widodo yang dianggap kerap kali mengobral janji.
Selain itu, postingan itu juga menyindir berbedanya antara janji dan keputusan yang diambil Jokowi. Mulai terkait rindu demo, revisi UU ITE, penguatan KPK, dan rentetan janji lainnya. (ybh/hio)
