Pemuda Hidayatullah Memimpin Indonesia; Sebuah Refleksi Keyakinan
(Esai ini juara 1 yang diselenggarakan oleh PP Pemhida dalam rangka HUT RI ke 78)
Bulan
ini, segenap rakyat Indonesia kembali memperingati hari kemerdekaan Indonesia
yang ke 78. Jika kita ibaratkan usia manusia, adalah sebuah usia yang tidak
lagi muda. Usia yang sudah selesai dengan dirinya sendiri. Usia yang boleh
dikata cukup untuk memberikan nasihat bijak kepada mereka yang masih terlampau
muda. Jika kita kembali membuka lembaran sejarah, tepatnya 78 tahun yang lalu,
ada banyak kisah heroik disaat para pahlawan memperjuangkan kemerdekaan bangsa
ini. Misal, kisah Bung Tomo dengan pidatonya yang fenomenal menggerakan arek Suroboyo dan pemuda lainnya di Jawa
Timur untuk melawan penjajah.
Peristiwa itu terjadi pada tanggal 10 November
1945. Saat itu, Indonesia secara de facto
sudah memproklamirkan diri sebagai bangsa yang merdeka. Tetapi tentara sekutu
datang dan diam-diam ingin kembali menguasai Indonesia. Hal demikian membuat
rakyat Indonesia khususnya rakyat Surabaya berang. Waktu itu, suasana Surabaya
mencekam hingga tepat pada tanggal 10 November 1945 tentara Inggris
mengultimatum rakyat Indonesia untuk menyerahkan senjata. Tetapi hal itu
ditanggapi dengan perlawanan. Inilah puncak perlawanan rakyat Surabaya dipimpin
oleh Bung Tomo menggerakan Pemuda dan masyarakat dengan orasinya yang
berapi-api diiringi pekikan takbir di akhir pidato. “Semboyan kita tetap: merdeka atau mati! dan kita yakin saudara-saudara,
pada akhirnya pastilah kemenangan akan jatuh ke tangan kita. Sebab Allah selalu
berada di pihak yang benar, percayalah saudara-saudara, Tuhan akan melindungi
kita sekalian. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Merdeka!”
Dari
kisah ini, kita bisa memetik hikmah yang sangat berharga, bahwa Indonesia bisa
merdeka tidak lain berkat perjuangan pahlawan yang tidak kenal lelah. perjuangan
dengan penuh percaya diri, perjuangan yang dibarengi sikap tawakal kepada Allah
bahwa kemenangan akan selalu diberikan kepada pihak yang benar. Sebagai rakyat
Indonesia, kita mewarisi semangat itu. Perjuangan yang dibarengi sikap religius
yang tinggi. Sikap itu, harusnya menjadi modal masyarakat Indonesia untuk melanjutkan
cita-cita kemerdekaan. Kini, 78 tahun sudah Indonesia bebas dari belenggu
penjajah. menikmati manisnya buah perjuangan pahlawan. Seperti ilustrasi
singkat diatas, usia 78 tahun bukanlah usia muda. Patut menjadi pertanyaan
refleksi, sudahkah kita merdeka dengan sebenar-benarnya makna merdeka serta
sesuai dengan cita-cita kemerdekaan?
Potret Kepemimpinan
Nasional
Dalam
alinea keempat yang termaktub pada pembukaan undang-undang dasar (UUD) I945
diuraikan bahwasanya, tujuan kemerdekan adalah melindungi segenap tumpah darah bangsa
Indonesia, memajukan kesejahteraaan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan
ikut serta melaksanakan ketertiban dunia. Pertanyaan paling fundamental,
sudahkan cita-cita tersebut mampu diwujudkan? Jika kita objektif, jawabannya
pasti belum. Mungkin –realitas di lapangan—poin pertama sudah mampu diwujudkan
meskipun dalam praktiknya belum optimal. Fakta diatas memunculkan pertanyaan
lanjutan, apa penyebab utama sehingga cita-cita itu belum mampu diwujudkan? Jika
dianalisis dengan cermat, ada sejumlah persoalan kaitannya dengan cara-cara
memperoleh kekuasaan di negeri ini (praktik politik). Sebut saja, politik uang
atau lazim dikenal dengan money politic.
Di
Indonesia, politik uang tidak sekadar eksis, melainkan marak dan masif. Sampai-sampai
pengamat politik, Burhanuddin Muhtadi menuliskan dalam bukunya Vote Buying in Indonesia: The Mechanics of
Electoral Bribery (2019) dengan mengutip pernyataan salah satu mantan
anggota DPR yang diwawancarainya. Bunyi pernyataannya begini: “potong jari saya
apabila terdapat anggota legislatif saat ini yang terpilih tanpa melakukan
pembelian suara!” Pernyataan tersebut menunjukan bahwa pembelian suara, yang
lazim disebut dengan politik uang (money politics), eksis dalam politik Indonesia.
Akibat dari proses politik yang dilalui dengan jalur transaksional akan memunculkan
persoalan lanjutan yaitu korupsi. Uang yang dikeluarkan pada saat pemilu akan
diupayakan untuk balik modal atau bahkan surplus dengan melakukan korupsi
anggaran negara. Akhir tahun lalu, Transparency
International, sebuah lembaga non pemerintah berskala internatonal yang kredibel merelease hasil surveinya menempatkan
Indonesia di posisi ke lima sebagai negara terkorup di Asia tenggara. Alhasil
dampak perilaku korup tersebut membuat semakin melebarnya ketimpangan
sosial-ekonomi di tengah masyarakat.
Berdasarkan
laporan Oxfam dan International NGO Forum on Indonesian Development (INFID)
yang dipublikasikan pada Februari 2017, “dalam dua dekade terakhir, ketimpangan
antara kelompok terkaya dan kelompok yang lain di Indonesia mengalami
peningkatan yang lebih cepat dibanding dengan negara-negara lainnya di Asia Tenggara.
Jumlah miliuner di Indonesia meningkat cepat dari satu orang pada tahun 2000
menjadi 20 orang pada tahun 2016. Empat orang terkaya di Indonesia memiliki
kekayaan lebih dari 100 juta penduduk termiskin.” Bahkan, dari saking banyaknya
kekayaan para miliuner ini, jumlah uang yang mereka hasilkan cukup untuk
mengentaskan kemiskinan di Indonesia.
Suatu
ketimpangan antar masyarakat yang bukan sekadar ketimpangan biasa, melainkan
ketimpangan sosial-ekonomi yang sangat ekstrem. Memajukan kesejahteraan umum yang
merupakan bagian dari cita-cita kemerdekaan masih jauh panggang dari api. Yang
terjadi justru yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Dari sini, kita
bisa mengambil kesimpulan, penyebab utama ketimpangan sosial-ekonomi ini karena
cara-cara memperoleh kekuasaan/praktik politik yang tidak baik dan laiknya mata
rantai yang sulit diputus. Praktik politik yang tidak selaras dengan semangat
perjuangan pahlawan; ketulusan dan kejujuran.
Kultur Kepemimpinan
Pemuda Hidayatullah; Sebuah Gagasan
Sejak
kelahiraanya, Pemuda Hidayatullah mempunyai visi membangun generasi Rabbani. Sebuah
visi yang memadukan dimensi spiritualitas dan intelektualitas dalam satu
tarikan nafas. Visi besar diiringi cita-cita yang besar. Berikutnya, yang
menarik dari Pemuda Hidayatullah adalah kultur pemilihan pemimpin dan proses
kepemimpinan yang berjalan. Tidak seperti proses pemilihan pada umumnya, Pemuda
Hidayatullah mempunyai karakteristik dan ciri khas dalam menetapkan calon pemimpin.
Seperti yang penulis alami, sebagai pengurus wilayah Pemuda Hidayatullah. Paling
tidak ada dua proses yang dilalui untuk menetapkan calon pemimpin.
Pertama
adalah voting atau yang lazim dikenal dengan one man one vote. Proses yang kedua musyawaroh oleh dewan syuro. Proses yang kedua inilah
yang menjadi penentu. Meskipun seseorang unggul dalam proses voting, belum tentu
dan pasti menjadi pemimpin. Penentuannya ketika musyawaroh dewan syuro mufakat setelah mempertimbangkan dari hasil voting
maupun kualitas seorang kader. Dalam proses pemilihan, tidak ada money politic. Bahkan cenderung damai
dan tidak ada perseteruan. Setiap kader siap menerima keputusan mufakat dewan syuro. Prinsip yang dipegang
adalah kami mendengar dan kami taat. Dalam bahasa arab mashyur disebut sami’na wa atha’na. Karena setiap kader
memahami tidak ada kepentingan jangka pendek individu maupun kelompok justru
yang ada mengedepankan kebaikan bersama dan kepentingan jangka panjang. Hal
demikian berbanding terbaik dari apa yang terjadi pada kontestasi pemilihan
umum (pemilu) yang lazim dengan politik transaksional demi mendapatkan suara.
Selanjutnya,
kultur yang terbangun dari Pemuda Hidayatullah yaitu tidak pragmatis. Hal itu
mewujud dalam proses berorganisasi yang berjalan. Seperti yang penulis jalani
selama ini berorganisasi di Pemuda Hidayatullah. Tidak ada kepentingan sesaat
untuk mendapat keuntungan bagi diri sendiri. Semua gerakan orientasinya
kebermanfaatan. Program kerja yang diusung orientasinya bagaimana distribusi
kebermanfaatan bisa merata melalui program arus utama yaitu pendidikan dan
dakwah. Pendirian Pesma Dai di setiap daerah merupakan bagian dari ikhtiar
kebermanfaatan tadi. Pada momen rakernas beberapa waktu yang lalu misalnya, setiap
wilayah mendapatkan mandat untuk mendirikan Pesma Da’i. Selain itu, kebijakan
politik Pemuda Hidayatullah yang non partisan memposisikan Pemuda Hidayatullah
terbebas dari kepentigan pragmatis partai politik. Selain mengembangkan
intelektual, dimensi spiritualitas juga ikut dikembangkan. Tercermin dari
setiap kegiatan yang mewajibkan shalat lail/tahajud bagi anggota. Spiritualitas
dan intelektualitas inilah yang menjadi modal utama gerak organisasi.
Dari
sini, proses kepemimpinan yang berjalan di Pemuda Hidayatullah merupakan
gagasan penting untuk memperbaiki kondisi negeri. Sebuah kultur yang mempunyai
value yang tinggi serta sejalan dengan semangat pejuang kemerdekaan. Proses
pemilihan tidak ada money politic demi
posisi kepemimpinan. Tidak pragmatis praktis untuk meraup keuntungan pribadi,
orientasinya gerak kebermanfaatan serta memadukan intelektualitas dan
spiritulitas sebagai modal utama berorganisasi. Sebuah refleksi keyakinan, Jika
ini bisa diimpelantisan dalam skala yang lebih luas, cita-cita kemerdekaan bisa
diwujudkan. Apabila value tersebut konsisten dipertahankan, bukan tidak mungkin
di tahun 2045 sebagai puncak bonus demografi, Pemuda Hidayatullah tampil
sebagai pemimpin mewujudkan visi Indonesia emas. melahirkan generasi produktif,
generasi berkualitas.
*Kadep Polhukam PP Pemuda
Hidayatullah